 |
| “Dewan sudah setujui permohonan tahun jamak proyek infrastruktur air bersih. Nota kesepakatan bersama ditandatangani hari ini (Selasa kemarin). Kesepakatan ini akan jadi landasan pelaksanaan proyek tersebut ke depan,” ujar Gde Agung. |
MANGUPURA - Bupati Badung AA Gde Agung menepis tudingan DPRD Badung terhadap PDAM Tirta Mangutama dan Dinas Cipta Karya (DCK) Badung yang menilai tak tanggap terhadap persoalan pengadaan air bersih khususnya di Badung Selatan. Bupati menegaskan bahwa pemerintah sangat peduli terhadap penyediaan air bersih kepada masyarakat.
Gde Agung dalam rapat paripurna DPRD Badung, Selasa (19/11), menegaskan, bukti pemerintah peduli pengadaan air bersih dengan memprogramkan perbaikan perpipaan dengan total anggaran Rp 72 miliar. Gde Agung mengucapkan terimakasih karena permohonan anggaran dengan tahun jamak akhirnya disetujui dewan. “Dewan sudah setujui permohonan tahun jamak proyek infrastruktur air bersih. Nota kesepakatan bersama ditandatangani hari ini (Selasa kemarin). Kesepakatan ini akan jadi landasan pelaksanaan proyek tersebut ke depan,” ujar Gde Agung. Walau demikian, Panglingsir Puri Agung Mengwi ini berharap tidak ada lagi catatan dari kalangan dewan. Pihaknya mempertegas dengan disepakatinya proyek ini, tidak ada lagi perbedaan pemahanan terhadap proyek dimaksud. Gde agung menambahkan, supaya proyek itu transparan dan akuntabel, maka akan ada pendampingan dari BPKP sejak proses perencanaan sampai pelaksanaan.
Sebelumnya, PDAM Tirta Mangutama dihujani kritik atas pelayanannya yang buruk. Protes dilancarkan oleh Komisi C DPRD Badung saat menggelar rapat kerja di DPRD Badung, Senin (18/11). Dewan juga mencecar Dinas Cipta Karya (DCK) Badung yang dituding tak tanggap atas jeritan masyarakat menyangkut kebutuhan mereka soal air bersih. Sebab, sebagian masyarakat sampai sekarang sering hanya mendapat ‘angin’ karena air tak mengalir. Kritik keras dilontarkan Wakil Ketua DPRD Badung Ketut Suiasa. Dia mempertanyakan kinerja PDAM selama ini, mengingat keluhan soal pelayanan air bersih bukan hanya sekali dua kali, tapi sudah sering kali terjadi. Anehnya, sampai sekarang seperti belum ada gerak cepat dari pihak PDAM. “Kok krisis air di Badung Selatan makin parah, ada apa dengan kinerja PDAM Badung?,” katanya. Rapat kerja kemarin juga dihadiri Ketua Komisi C IGA Jaya Adhiputra beserta anggota, jajaran PDAM mulai dari Dirut Made Subargayasa, Dirtek Ida Bagus Gede Wimbardi, Dirum Ida Bagus Wardana, Kepala DCK Badung Ni Luh Putu Dessy Dharmayanti, Kabag Keuangan Pemkab Badung Ketut Suyasa, dan Bappeda Badung.
Suiasa menambahkan, PDAM seperti membiarkan warga hanya menerima ‘angin’ bukan air. Padahal, warga itu sudah bayar dan mestinya menikmati pasokan air bersih dengan nyaman. “Warga itu sudah bayar,” tegasnya sembari meminta agar segera dibentuk pansus untuk menelusuri merosotnya kinerja PDAM. Menyangkut soal rencana perbaikan perpipaan senilai Rp 72 miliar di bawah DCK Badung, juga tak luput disodok. Sebab, serapan anggaran tahun 2014 yang dirancang sebesar 35 persen dan tahun 2015 sebesar 65 persen dinilai terbalik. Dengan begitu, proyek diharap bisa cepat selesai sehingga bisa langsung dinikmati masyarakat. “Dapat kita pahami kalau proyek ini merupakan proyek multiyear. Tapi prosentasinya saya belum sependapat. Minimal tahun pertama itu 50 persen serapannya, agar proyek cepat selesai,” pintanya. Ketua Komisi C IGA Jaya Adhiputra juga mempertanyakan persentase anggaran yang justru lebih banyak pada tahun kedua ketimbang tahun pertama. “Kok waktunya panjang (2014) hasilnya sedikit, sedangkan tahun 2015 waktunya pendek justru serapan anggarannya bisa besar? Ini sudah tidak masuk logika,” kata Gung Jaya, sapaan politisi asal Dalung, ini menimpali kritik dari Suiasa terhadap persiapan pemerintah membangun perpipaan milik PDAM.
Kepala DCK Badung Dessy Dharmayanti, menjelaskan, tahun pertama serapan anggaran kecil lantaran projek lebih banyak pengerjaan konstruksi dibandingkan dengan pengadaan sarana seperti pipa dan sebagainya. Andaikan di balik sekalipun, proyek ini di tahun 2014 nanti belum bisa selesai sepenuhnya dan belum bisa berfungsi. “Tahun pertama itu hanya diserap untuk anggaran fisik saja. Walaupun ditambah, toh juga berfungsi tahun kedua,” kata Dessy. Dessy juga menjelaskan kalau nilai terbesar pekerjaan ini ada pada pengadaan pipa. Nah, pengadaan pipa dilakukan tahun 2015, sehingga serapan anggaran terlihat besar. Padahal pengerjaan konstruksi yang berat terjadi di tahun 2014. Dan bobot pengerjaan proyek ini juga lebih besar di pengadaan. “Karena alasan itu, kami memang minta sekian (porsi anggaran 35 persen tahun 2014, 65 persen tahun 2015, Red),” imbuhnya sembari berharap ada terobosan dari PDAM untuk menyiasati kekurangan air di Badung Selatan, khususnya saat nanti masa pengerjaan proyek dilakukan.
sumber : NusaBali
