Diprotes warga setempat, proyek restoran dan kolam di kawasan Selagan Nusa Dua Kuta Selatan dipastikan 
akan jalan terus. Pihak eksekutif Badung menyatakan sudah ada yang perlu dipermasalahkan mengenai proyek milik Bali Tourism Development Corporation (BTDC) ini.
Hal ini terungkap setelah pihak instansi terkait menggelar pertemuan, Selasa (1/3) yang dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Badung I Ketut Sudikerta. Mengenai sempadan pantai, dinyatakan sudah tidak melanggar. Alasannya sebagai dasar hukum Peraturan Daerah (Perda) Badung Nomor 29 tahun 1995 tentang RTRW Badung dan bukan Undang-Undangan Nomor 26 Tahun 2007 tentang RTRW Nasional. Selain itu, kewenangan pengaturan wilayah di kawasan tersebut merupakan otoritas dari BTDC. Bahkan kajian ulang terhadap perizinan seperti UKL/UPL maupun Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari instansi terkait tidak berpengaruh dan dinyatakan sudah sesuai dengan aturan.
“Sudah tidak ada masalah, dan perlu kita tekankan bukan kolam, tetapi bar dan restoran yang akan dibangun. Karena sudah sesuai dengan aturan maka tidak ada alasan untuk tidak mengeluarkan IMBnya,” ujar Kepala Dinas Cipta Karya (DCK) Badung, Ni Luh Putu Dessy Dharmayanti, saat ditemui NusaBali usai rapat kemarin. “Kita masih menggunakan Perda Badung yang lama, sehingga sempadan tidak melanggar. Itu yang menjadi patokan kita,” tambah Dessy. Selain DCK, rapat tersebut juga diikuti instansi lain seperti Badan Lingkungan Hidup (BLH), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Bagian Hukum, dan Camat Kuta Selatan, serta Lurah Benoa. Ditambahkan Dessy, pihaknya mengeluarkan IMB juga sudah sesuai dengan prosedur. Ia mengatakan IMB merupakan izin yang paling hilir atau terakhir pada suatu proyek. Dijelaskannya, proyek bar dan restoran tersebut mempunyai jarak 46 meter dari pasang air laut sedangkan dalam Perda RTRW Badung hanya 25 meter. “Saya sudah 3 kali ke sana (proyek BTDC). Mengukur dan disertai dengan kajian teknis, dan hasilnya memang seperti itu, dan tidak ada masalah. Kita bekerja sesuai dengan petunjuk yang berlaku dan sesuai dengan patokan,” jelas Dessy.
Lantas dengan penolakan warga sekitar Nusa Dua? Dijelaskannya permasalahan tersebut bukan menjadi kewenangan instansi. Menurutnya, permasalahan itu harus diselesaikan oleh BTDC maupun dengan Lurah setempat. Selain itu, pihaknya tidak berwenang terkait perizinan dampak sosial (UPL-UKL), namun BLH. .
Ia juga mengungkapkan sejumlah pedagang yang ada di pinggir pantai akan digussur, namun dipindahkan ke tempat lain yaitu di ujung selatan dan utara. “Malah saya investigasi pedagang sangat senang dengan rencana relokasi ini. Jika proyek ini sudah selesai, maka akan dibuka seng yang sekarang menutup itu. Modelnya seperti di Sanur, jadi tidak ada pagarnya,” kata Dessy.
Sedangkan Kepala BLH Badung, Wayan Suteja ditemui terpisah juga mengatakan proyek tersebut sudah tidak permasalahan lagi. Menurutnya dari dampak lingkungan, pihak pengembang sudah mengantisipasi dengan melakukan sosialisasi. Dikatakannya, adanya polemik penolakan sekarang ini hanya lantaran miskomunikasi saja. Namun warga sekitar Nusa Dua, Made Sudarsa yang sempat ditemui kemarin tetap meminta proyek tersebut dihentikan terlebih dulu, sebelum ada sikap resmi dari BTDC. Terutama mengenai hitam di atas putih terhadap kesepakatan pemanfaatan kawasan tersebut dan jaminan public space. “Kami tidak mau hanya janji-janji saja, dan harus ada hitam di atas putihnya,” tegas Sudarsa.
Sementara itu, Wabup Badung Sudikerta melalui Kabag Humas dan Protokol Badung I Wayan Weda Dharmaja menjelaskan, dari sisi proses perijinan maupun teknis pelaksanaan pembangunan di lapangan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Sesuai permohonan persetujuan prinsipnya, pembangunan restaurant dan bar Beach World. Pelaksanaan proyek ini akan terus dipantau dan diawasi instansi terkait. Rencananya Rabu (3/3) nanti akan digelar pertemuan antara tokoh masyarakat dengan pihak BTDC di Wantilan Kantor Benoa.7zut
akan jalan terus. Pihak eksekutif Badung menyatakan sudah ada yang perlu dipermasalahkan mengenai proyek milik Bali Tourism Development Corporation (BTDC) ini. Hal ini terungkap setelah pihak instansi terkait menggelar pertemuan, Selasa (1/3) yang dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Badung I Ketut Sudikerta. Mengenai sempadan pantai, dinyatakan sudah tidak melanggar. Alasannya sebagai dasar hukum Peraturan Daerah (Perda) Badung Nomor 29 tahun 1995 tentang RTRW Badung dan bukan Undang-Undangan Nomor 26 Tahun 2007 tentang RTRW Nasional. Selain itu, kewenangan pengaturan wilayah di kawasan tersebut merupakan otoritas dari BTDC. Bahkan kajian ulang terhadap perizinan seperti UKL/UPL maupun Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari instansi terkait tidak berpengaruh dan dinyatakan sudah sesuai dengan aturan.
“Sudah tidak ada masalah, dan perlu kita tekankan bukan kolam, tetapi bar dan restoran yang akan dibangun. Karena sudah sesuai dengan aturan maka tidak ada alasan untuk tidak mengeluarkan IMBnya,” ujar Kepala Dinas Cipta Karya (DCK) Badung, Ni Luh Putu Dessy Dharmayanti, saat ditemui NusaBali usai rapat kemarin. “Kita masih menggunakan Perda Badung yang lama, sehingga sempadan tidak melanggar. Itu yang menjadi patokan kita,” tambah Dessy. Selain DCK, rapat tersebut juga diikuti instansi lain seperti Badan Lingkungan Hidup (BLH), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Bagian Hukum, dan Camat Kuta Selatan, serta Lurah Benoa. Ditambahkan Dessy, pihaknya mengeluarkan IMB juga sudah sesuai dengan prosedur. Ia mengatakan IMB merupakan izin yang paling hilir atau terakhir pada suatu proyek. Dijelaskannya, proyek bar dan restoran tersebut mempunyai jarak 46 meter dari pasang air laut sedangkan dalam Perda RTRW Badung hanya 25 meter. “Saya sudah 3 kali ke sana (proyek BTDC). Mengukur dan disertai dengan kajian teknis, dan hasilnya memang seperti itu, dan tidak ada masalah. Kita bekerja sesuai dengan petunjuk yang berlaku dan sesuai dengan patokan,” jelas Dessy.
Lantas dengan penolakan warga sekitar Nusa Dua? Dijelaskannya permasalahan tersebut bukan menjadi kewenangan instansi. Menurutnya, permasalahan itu harus diselesaikan oleh BTDC maupun dengan Lurah setempat. Selain itu, pihaknya tidak berwenang terkait perizinan dampak sosial (UPL-UKL), namun BLH. .
Ia juga mengungkapkan sejumlah pedagang yang ada di pinggir pantai akan digussur, namun dipindahkan ke tempat lain yaitu di ujung selatan dan utara. “Malah saya investigasi pedagang sangat senang dengan rencana relokasi ini. Jika proyek ini sudah selesai, maka akan dibuka seng yang sekarang menutup itu. Modelnya seperti di Sanur, jadi tidak ada pagarnya,” kata Dessy.
Sedangkan Kepala BLH Badung, Wayan Suteja ditemui terpisah juga mengatakan proyek tersebut sudah tidak permasalahan lagi. Menurutnya dari dampak lingkungan, pihak pengembang sudah mengantisipasi dengan melakukan sosialisasi. Dikatakannya, adanya polemik penolakan sekarang ini hanya lantaran miskomunikasi saja. Namun warga sekitar Nusa Dua, Made Sudarsa yang sempat ditemui kemarin tetap meminta proyek tersebut dihentikan terlebih dulu, sebelum ada sikap resmi dari BTDC. Terutama mengenai hitam di atas putih terhadap kesepakatan pemanfaatan kawasan tersebut dan jaminan public space. “Kami tidak mau hanya janji-janji saja, dan harus ada hitam di atas putihnya,” tegas Sudarsa.
Sementara itu, Wabup Badung Sudikerta melalui Kabag Humas dan Protokol Badung I Wayan Weda Dharmaja menjelaskan, dari sisi proses perijinan maupun teknis pelaksanaan pembangunan di lapangan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Sesuai permohonan persetujuan prinsipnya, pembangunan restaurant dan bar Beach World. Pelaksanaan proyek ini akan terus dipantau dan diawasi instansi terkait. Rencananya Rabu (3/3) nanti akan digelar pertemuan antara tokoh masyarakat dengan pihak BTDC di Wantilan Kantor Benoa.7zut
sumber : NusaBali
