 |
| Ketua Komisi I Made Arjaya yang dihubungi secara terpisah mengatakan sudah menjadwalkan pemanggilan PT FMS. Kasus ini, kata dia, bukan lagi kasus perdata, tetapi sudah pidana murni sehingga sebenarnya sudah masuk ke ranah kepolisian. "Namun karena nasabah mengadu ke Dewan beberapa waktu lalu, kami berencana memanggil pihak FMS dan Polda. Karena kasusnya ada BG kosong kepada nasabah sehingga ini ranahnya pidana," kata Arjaya. Kapan jadwal pemanggilan pastinya? "Ya jadwal kita sudah ada itu. Tunggu keputusan Badan Musyawarah. Karena kemarin kan padat sekali itu, pembahasan APBD sampai dengan masih reses ke dapil masing-masing anggota Dewan sedang berjalan," ujar politisi PDIP ini. |
DENPASAR - Sekitar sepuluh orang nasabah PT Futurindo Multi Sejahtera (FMS) kembali mendatangi Gedung DPRD Bali terkait dana yang disetorkan tidak dikembalikan pihak perusahaan tersebut. Sayang, para nasabah ini gagal bertemu dengan Ketua Komisi I DPRD Bali Made Arjaya yang sebelumnya sempat berjanji untuk memfasilitasi pertemuan antara pihak FMS dengan para nasabah.
"Kami datang kembali ke sini meminta ketegasan anggota Dewan, terutama komitmen Pak Arjaya untuk kejelasan memfasilitasi pertemuan dengan perusahaan tersebut," kata salah satu nasabah FMS Dewa Alit saat ditemui di Gedung Dewan Bali, Senin (9/12). Nasabah yang datang ke DPRD itu akhirnya diterima Ketua Komisi IV Nyoman Parta dan Wakil Komisi I Gusti Putu Widjera. Dewa Alit mengatakan pihaknya mendesak para wakil rakyat ikut memfasilitasi permasalahan yang dihadapi ratusan nasabah FMS di Bali. "Pihak manajemen FMS terus melakukan pengingkaran untuk pembayaran dana yang disetorkan oleh nasabah yang mencapai miliaran rupiah," ujarnya. Diungkapkannya, pihak perusahaan sempat berjanji akan membayar dengan memberikan bilyet giro (BG), namun setelah pihaknya ke bank yang ditunjuk ternyata BG kosong.
"Dalam BG tersebut ditulis bisa dicairkan pada 26 November, tapi kenyataannya tidak ada dananya di bank bersangkutan," katanya. Menurut Dewa Alit, pihaknya kembali mendatangi kantor FMS di Sesetan, Kota Denpasar, dan kembali juga ditunda, dengan kompensasi satu persen per BG. "Dalam BG itu akan bisa cair pada 5 dan 6 Desember, namun kenyataan yang terjadi tidak ada dananya," ucap Dewa Alit. Nyoman Parta pada kesempatan itu berjanji akan memanggil manajemen FMS dengan meminta staf DPRD untuk menyurati perusahaan tersebut. "Kami akan panggil manajemen FMS ke sini untuk menjelaskan lebih lanjut permasalahan untuk pembayaran dana nasabah yang telah disetorkan," katanya. Gusti Widjera mengaku permasalahan yang merugikan masyarakat jangan terus berlarut-larut seperti ini. "Pihak manajemen semestinya tidak boleh ingkar janji, apalagi sudah sampai mengeluarkan BG untuk membayar dana nasabah, tapi justru tidak ada dananya. Ini namanya penipuan," katanya.
Sementara, Ketua Komisi I Made Arjaya yang dihubungi secara terpisah mengatakan sudah menjadwalkan pemanggilan PT FMS. Kasus ini, kata dia, bukan lagi kasus perdata, tetapi sudah pidana murni sehingga sebenarnya sudah masuk ke ranah kepolisian. "Namun karena nasabah mengadu ke Dewan beberapa waktu lalu, kami berencana memanggil pihak FMS dan Polda. Karena kasusnya ada BG kosong kepada nasabah sehingga ini ranahnya pidana," kata Arjaya. Kapan jadwal pemanggilan pastinya? "Ya jadwal kita sudah ada itu. Tunggu keputusan Badan Musyawarah. Karena kemarin kan padat sekali itu, pembahasan APBD sampai dengan masih reses ke dapil masing-masing anggota Dewan sedang berjalan," ujar politisi PDIP ini. Terkait permasalahan ini, pihak FMS belum bisa dimintai konfirmasi. Direktur Utama PT FMS Ady Wijaya yang dikonfirmasi belum bisa dimintai komentar. Saat dihubungi melalui ponselnya ada nada sambung namun tidak dijawab.
sumber : NusaBali
