Pemprov Bali Siap Geber X-ray

Sabtu, 30 Juni 2012, 09:29

ist

DENPASAR - Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Bali yang menjadi leading sector pengadaan pengadaan X-ray menyatakan siap memberikan penjelasan soal alat deteksi keamanan yang dinilai kemahalan tersebut. Untuk diketahui, pengadaan X-ray yang bakal dihibahkan kepada Polda Bali itu mendapat sorotan karena dinilai terlalu mahal yakni dengan nilai proyek Rp 60 milar.

Kepala Biro Humas Pemprov Bali Ketut Teneng, mengatakan, pihak ULP Pemprov Bali siap memberikan penjelasan soal pengadaan alat keamanan yang dipersoalan Fraksi Demokrat dan Fraksi Golkar. Teneng menegaskan, ULP yang menjadi pihak penanggungjawab pengadaan barang ini akan memberikan penjelasan yang sejelas-jelasnya. “ULP yang memang memproses barang itu, ULP siap saja memberikan keterangan ke DPRD Bali. Itu sebuah mekanisme yang akan kita ikuti,” ujar Teneng, Jumat (29/6) kemarin.

Mantan Kabag Pubdok (Publikasi dan Dokumentasi) ini menyebutkan, proses tender pengadaan barang dan jasa di ULP itu sudah melalui tahapan-tahapan yang jelas sesuai dengan perundang-undangan, termasuk pengadaan X-ray ini. Untuk anggaran pengadaan X-Ray senilai Rp 60 miliar, kata dia, sebenarnya di DPRD Bali sudah dibahas duluan.

“Perencanaan, kemudian penganggaran hingga akhirnya diputuskan tender itu, DPRD Bali diajak membahas. Kalau DPRD Bali keberatan dengan tudingan kemahalan, wajar dan sah-sah saja penilaian itu, kami akan penuhi keinginan dewan supaya terang benderang. Kita sangat mendukung upaya ini sebagai bentuk
transparansi,” jelas Teneng.

Dipaparkannya, pengadaan X-ray ini dasar dan semangatnya adalah untuk kepentinga Bali kedepan, terutama soal menjaga keamanan Bali dari berbagai ancaman. Alat keamanan ini, kata dia, tidak akan jalan tanpa adanya lampu hijau dari dewan. “Bali sangat membutuhkan alat keamanan ini, karena Bali adalah Pulau Pariwisata, sehingga keamanan Bali menjadi taruhan, tetapi kan semuanya lewat DPRD Bali, beliau-beliau di dewan sudah setuju sebelumnya,” ungkap pria asal Buleleng ini. Sementara soal pengadaan X-ray ini, Ketua Fraksi Demokrat Nengah Tamba secara terpisah mengatakan, DPRD Bali ingin satu kejelasan dan transparansi. Diakuinya, presentasi pengadaan alat keamanan ini di DPRD Bali saat pertama kali memang sudah ada. Namun ketika terjadi satu persoalan, misalnya dinilai terlalu mahal, maka Fraksi Demokrat berhak untuk menindaklanjuti situasi di lapangan. “Ada barang yang lebih murah, tidak sampai Rp 60 miliar, kualitasnya lebih bagus. Ya, Pemprov memang harus jantan dong mau dipanggil karena kita melihat kemahalan,” ujar Tamba.

Dia sudah menunjuk para anggota fraksinya di DPRD Bali yang duduk di Komisi I seperti Gusti Putu Widjera dan Ngakan Made Samudra untuk mengawal proses pemanggilan nanti. “Silahkan ULP pertanggungjawabkan itu. Kalau memang terbukti kemahalan ya pending saja pengadaan ini. Kan bisa dibatalkan itu dan uang bisa kembali ke kas negara. Kita tidak menolak dan membiarkan Bali tidak aman, tetapi ini merupakan upaya menyelamatkan uang rakyat,” ujar anggota dewan asal Gumi Makepung, Jembrana ini.

Dre@ming Post______

sumber : NUSABALI