Kamis, 8 Nopember 2012, 08:09
 |
| ilustrasi - v/g : yan andie |
Informasi yang dihimpun, DPRD Bali gerah dengan anggaran Bansos dan hibah yang telat cair, padahal sudah menjelang berakhirnya Tahun Anggaran 2012. Sumber di DPRD Bali kemarin menyebutkan, Kepala Bappeda Tjokorda Ngurah Pemayun yang menjadi komandan dalam urusan perencanaan anggaran dan jajaran SKPD dipanggil untuk memastikan penyebab macetnya pencairan Bansos tersebut. “Tetapi rapatnya tertutup untuk media. Ini perintah,” ujar staf di DPRD Bali, kemarin.
Meski rapat digelar mengkeb (tersembunyi) tidak boleh diliput media, terdengar jelas dari ventilasi udara ruangan rapat di Lantai III Gedung DPRD Bali, suara anggota DPRD Bali soal anggaran. Mereka rupanya ditodong konstituennya kapan Bansos dan hibah cair, sementara tahun anggaran sudah mau habis.
Rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Bali Ketut Suwandhi baru bubar setelah hampir dua jam lamanya berlangsung secara tertutup. Wakil Ketua DPRD Bali Ketut Suwandhi yang dikonfirmasi soal hasil rapat tertutup tersebut, enggan berkomentar. “Coba tanya anggota Dewan yang lain,” ujar Suwandhi kepada awak
media.
media.
Akhirnya anggota Komisi II DPRD Bali Nyoman Gde Putra Astawa yang selama ini langganan memimpin Pokja APBD, menjelaskan hasil pembahasan tertutup tersebut. Putra Astawa menegaskan sebenarnya tidak ada yang gawat. Hanya masalah Bansos dan hibah yang terlambat cair di Eksekutif.
Kata politisi PDIP asal Tanah Lot ini, dana hibah dan Bansos baru cair 25 persen saja. “Itu baru di APBD Induk, sementara di Perubahan belum cair,” ungkapnya.
Penyebabnya, kata dia, karena administrasi, kurangnya koordinasi serta tertundanya penandatanganan hibah, saat Gubernur Made Mangku Pastika menjalani perawatan di rumah sakit Mount Elizabeth Singapura. “Masalah koordinasi saja dan penandatanganan hibah terlambat karena kondisi kesehatan Pak Gubernur saat dirawat di rumah sakit,” ujar Putra Astawa menegaskan kemarin.
Sebelumnya, dalam rapat paripurna internal, Dewan telah memberikan deadline pada Pemprov Bali hingga 20 November 2012 untuk mencairkan dana hibah yang masuk pada APBD Induk 2012. “Kami memberikan deadline hingga 20 November untuk segera mencairkan sebanyak 85 persen dari proposal yang masuk dan sudah dianggap lengkap. Sementara 15 persen sisanya menyusul untuk dipenuhi kelengkapan persyaratan administrasinya,” ujar mantan Ketua Komisi B DPRD Tabanan ini. Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Bali Made Arjaya mengatakan, untuk dana Bansos dan hibah yang masuk di APBD Perubahan 2012, Dewan memberikan deadline pencairan hingga 20 Desember sudah panjang waktunya. “Kami menyayangkan dana Bansos dan hibah ini ngadat. Dana itu harus segera dicairkan untuk menstimulus masyarakat dalam program pembangunan. Kalau bisa dicairkan di tengah awal anggaran maka itu bisa lebih memotivasi pembangunan,” ujar politisi PDIP ini.
Ia berharap ada koordinasi yang bagus antara Dewan, masyarakat dan pihak Eksekutif untuk melengkapi administrasi yang kurang. “Ini sudah mau akhir tahun banyak yang belum cair. Permasalahannya juga banyak rekening masyarakat di BPD kedaluwarsa karena dana yang disimpan tersedot untuk administrasi di bank,” ujar politisi asal Sanur Denpasar ini.
sumber : NusaBali
