 |
| Untuk diketahui, posisi saham Badung di BPD Bali sebesar Rp 350.617.000.000, dan rencananya akan dilakukan penambahan sebesar Rp 150.000.000.000. Sehingga total nominal saham yang dimiliki Badung menjadi Rp 500.617.000.000, atau sekitar 44,33 persen. Gbr Ist |
MANGUPURA - Penunjukan Wisnu Bawa Temaja oleh Pemkab Badung untuk mengikuti fit and proper test kandidat Komisaris Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali, atas pertimbangan senioritas pejabat asal Desa Gulingan, Mengwi, itu yang kini menjabat kepala Inspektorat Badung. Pemkab Badung selaku pemilik saham terbesar di bank tersebut memiliki peluang besar wakilnya terpilih.
“Dari segi usia memungkinkan. Pengalaman di Inspektorat, bisa diterapkan di BPD, untuk mengawasi manajemen bank milik masyarakat Bali tersebut,” ujar Sekkab Badung Kompyang R Swandika, Selasa (12/8), kepada wartawan. Menurut pejabat asal Kerobokan, Kuta Utara, tersebut selaku pemegang saham pengendali, Pemkab Badung memiliki peluang untuk menempatkan orang menjadi komisaris. Atas pertimbangan senioritas selama menjabat sebagai kepala inspektorat itulah kemudian Wisnu Bawa Temaja ditunjuk.
Terkait dengan jabatannya saat ini, lanjut Kompyang, apabila terpilih duduk sebagai Komisaris, Wisnu harus menanggalkan jabatannya sebagai pegawai negeri sipil (PNS). “Kalau terpilih yang bersangkutan harus mengajukan pension,” kata Kompyang. Kalangan DPRD Badung pun mendukung sepenuhnya penunjukan Wisnu Bawa Temaja sebagai calon Komisaris BPD Bali. Angota dewan I Made Duama secara terpisah mengatakan, track record dan pengalamannya selama ini dinilai sangat layak menduduki jabatan strategis di BPD Bali. Apalagi Badung juga berkepentingan di situ, sebagai pemegang saham terbesar.
Untuk diketahui, posisi saham Badung di BPD Bali sebesar Rp 350.617.000.000, dan rencananya akan dilakukan penambahan sebesar Rp 150.000.000.000. Sehingga total nominal saham yang dimiliki Badung menjadi Rp 500.617.000.000, atau sekitar 44,33 persen.
Selain Wisnu Bawa Temaja, dua calon lainnya yakni Ketut Sukawati Lanang Putra Perbawa (akademisi yang mantan Ketua KPU Bali), AA Alit Sastrawan (birokrat asal Tembuku, Bangli, yang juga mantan Kepala Inspektorat Provinsi Bali). Saat ini, BPD Bali baru memiliki dua Komisaris. Mereka masing-masing Komisaris Utama (Independen) Ketut Nurcahya dan Komisaris Non Independen (utusan Pemprov Bali) yang dijabat I Gede Sudibia. Yang disebut belakangan, Gede Sudibia, adalah mantan Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali, selain juga pernah menjabat sebagai pemeriksa pada Badan Pengawas Daerah Provinsi Bali yakni Kepala Sub Bidang Pengawasan Penanaman Modal, Kepariwisataan dan Ketenagakerjaan pada Badan Pengawas Daerah Provinsi Bali (bukan Kepala Inspektorat Provinsi Bali seperti berita sebelumnya, Red). Sesuai aturan, pemegang saham BPD Bali dibolehkan mengangkat maksimal 4 komisaris.
sumber : NusaBali
