 |
| Gas Elpiji 3 Kg |
DENPASAR - Elpiji 3 Kg atau gas melon merupakan barang yang disubsidi negara, sehingga semestinya hanya digunakan untuk warga tidak mampu atau miskin.
Namun dalam kenyataan, warga mampu bahkan kaya juga ikut menikmati subsidi itu, karena mereka bebas membeli dan menggunakan elpiji 3 Kg yang dijual bebas di pasar itu.
Agar subsidi tepat sasaran, pemerintah akan menyalurkan elpiji 3 Kg itu melalui kartu khusus untuk warga tak mampu/miskin, sehingga penjualan elipiji 3 Kg hanya diizinkan untuk warga yang memiliki kartu tersebut.
Pola lainnya, subsidi tidak diberikan dalam bentuk harga elpiji 3 Kg yang murah seperti selama ini, melainkan dalam bentuk uang yang disalurkan ke warga miskin lewat Kartu Keluarga Sejahtera.
Sistem distribusi elpiji 3 Kg secara tertutup itu direncanakan akan diujicoba di tiga wilayah pada Juni mendatang.
Tiga wilayah itu adalah Bali, Batam dan Bangka Belitung.
"Minggu depan saya akan ketemu Mensos (Menteri Sosial) untuk jajaki platform jalur distribusi elpiji 3 Kg, apakah melalui Kartu Keluarga Sejahtera atau Kartu Indonesia Pintar," ucap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said, di Jakarta pada Kamis (7/5/2015).
Sebelumnya, Direktur Jenderal Minyak dan Gas (Migas) Kementerian ESDM, I Gusti Nyoman Wiratmadja, sudah mengungkapkan bahwa kebijakan distribusi tertutup atau penjualan elpiji 3 Kg secara terbatas akan diujicoba di wilayah Bali, Batam dan Bangka-Belitung.
Jika sukses diterapkan di tiga wilayah tersebut, maka sistem distribusi tertutup itu akan diterapkan secara meluas di Indonesia.
Sudirman Said mengatakan, selama ini penjualan elpiji 3 Kg yang bersubsidi itu, sebagian besar tidak tepat sasaran.
Itu terjadi karena adanya perbedaan harga yang terlalu lebar antara elpiji 3 Kg dengan elpiji 12 Kg yang tidak subsidi.
Saat ini elpiji 3 Kg di masyarakat dijual dalam kisaran harga Rp 16.000-20.000 per tabung, sedangkan harga elpiji 12 Kg sekitar Rp 150.000 per tabung.
Bahkan elpiji 3 Kg sering disuntikkan ke tabung elpiji 12 Kg oleh pedagang nakal guna mendapatkan keuntungan lebih besar.
"Selama ada disparitas atau perbedaan harga, maka akan selalu ada kebocoran subsidi. Solusi yang permanen adalah harga elipiji harus tunggal, artinya tidak ada subsidi. Khusus untuk masyarakat miskin, subsidi disalurkan lewat kartu,” kata Sudirman.
“Solusi permanen tersebut memang masih lama, memakan waktu. Itu terjadi kalau seluruh kartu yang digunakan untuk penyaluran subsidi untuk rakyat itu selesai (dibagikan) dan data (tentang jumlah warga miskin) solid," tutur Sudirman.
sumber : tribun
