 |
| Tahapan pencalonan sebelum pemilihan Wali Kota (Pilwali) Denpasar sudah berjalan, bahkan akan memasuki tahapan kampanye. Namun, hingga saat ini dana pengamanan Pilwali sebesar Rp 2 Miliar lebih dari Pemkot Denpasar belum juga cair. |
DENPASAR - Tahapan pencalonan sebelum pemilihan Wali Kota (Pilwali) Denpasar sudah berjalan, bahkan akan memasuki tahapan kampanye. Namun, hingga saat ini dana pengamanan Pilwali sebesar Rp 2 Miliar lebih dari Pemkot Denpasar belum juga cair.
Lambatnya pencairan dana pengamanan pilkada tersebut, kata Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda Kota Denpasar, IB Rahoela, karena lambatnya surat edaran dari Kementerian Dalam Negeri (Mendagri) soal pengalokasian dana pengamanan Pilwali ini.
"Awal sekali kita punya pertimbangan pertimbangan yang mungkin sedikit membingungkan. Ada keraguan apakah dana tersebut diakomodir bahwa oleh APBN atau APBD. Kemudian, setelah memohon penjelasan, maka muncul surat dari kemendagri bulan Maret kami terima April. Isinya, untuk dana pengamanan dianggarkan di APBD masing-masing," jelas Rahoela di ruang kerjanya, kemarin Kamis (10/9/2015).
Karena telatnya surat edaran tersebut sampai di pihak Pemkot Denpasar, maka tidak memungkinkan untuk dialokasikan anggaran tersebut di APBD induk Pemkot.
Dia mengungkapkan, untuk dana hibah tersebut kemungkinan baru bisa cair pada bulan Oktober 2015.
"Kami kesulitan. Di bulan April tidak mungkin kami akomodasi di anggaran induk. Yang dapat kami akomodir melalui anggaran perubahan. Sememtara anggaran perubahan baru mulai persiapan bulan September dan baru bisa dicairkan bulan Oktober," papar Rahoela.
Ungasan.com___________________
sumber : tribun
