 |
| Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Denpasar memperkirakan honor untuk saksi di tempat pemungutan suara pada Pemilu 2014 mencapai Rp1,3 miliar. Gbr Ist |
Denpasar - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Denpasar memperkirakan honor untuk saksi di tempat pemungutan suara pada Pemilu 2014 mencapai Rp1,3 miliar.
"Nilai itu kami asumsikan jika setiap saksi mendapatkan honor Rp100 ribu," kata Ketua KPU Kota Denpasar I Gede Jhon Dharmawan, Sabtu.
Ia menyebutkan bahwa saksi yang bakal direkrut oleh partai politik di Ibu Kota Provinsi Bali itu sebanyak 1.375 orang yang akan disebar di 1.131 unit TPS.
"Perhitungannya setiap partai politik yang berjumlah 12 mengeluarkan seorang saksi di sebuah TPS," ujarnya.
Ia menilai pentingnya ada saksi parpol di setiap TPS untuk mencegah timbulnya kecurigaan atas terjadinya kecurangan karena keberadaan panitia pengawas lapangan juga terbatas.
"Setahu saya direncanakan setiap desa memiliki satu panitia pengawas lapangan (PPL) yang bertugas mengawasi pemungutan hingga penghitungan suara," kata Jhon.
Saksi parpol tersebut diharapkan mendapatkan formulir C1 (formulir catatan rekapitulasi suara) di setiap TPS yang nantinya bisa dijadikan dasar jika memang ada gugatan terhadap proses pemungutan suara di tempat tersebut.
Namun dia belum melakukan koordinasi dengan parpol peserta pemilu di Kota Denpasar. "Wewenang pengaturan hal tersebut berada di Bawaslu. Karena aturan juga belum jelas, kami tidak berani mengambil tindakan lebih jauh," ujarnya.
Untuk kegiatan KPU Kota Denpasar sendiri direncanakan melakukan rapat
koordinasi nasional di Jakarta pada 6 Februari mendatang.
"Rapat koordinasi tersebut berkaitan dengan persiapan pemilu legislatif dan pemilu presiden yang diikuti semua komisioner KPU kabupaten/kota yang kira-kira bejumlah 3.000 orang," ujar Jhon.
Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Denpasar I Wayan Sudarsana mengaku sudah merekrut relawan pengawas.
"Kami sudah umumkan pembentukannya dan relawan tersebut kami rekrut dari masyarakat umum dan mahasiswa," katanya.
Menurut dia, pembentukan relawan itu atas instruksi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Bali.
"
Jika nantinya dibutuhkan kami sudah siap meskipun untuk anggarannya masih menunggu koordinasi dengan Bawaslu," ujarnya.
sumber : Antara Bali
