 |
| Tambahan penyertaan modal Pemprov Bali sebesar Rp 200 miliar itu telah disampaikan Gubernur Made Mangku Pastika dalam sidang paripurna DPRD Bali di Gedung Dewan, Niti Mandala Denpasar, Senin (3/2) siang. |
DENPASAR - Pemprov Bali akhirnya tambah penyertaan modal sebesar Rp 200 miliar di Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali. Walhasil, Pemprov Bali akan memiliki modal total sebesar Rp 415 miliar di BPD Bali, meskipun tetap kalah jumlah dari saham Pemkab Badung.
Tambahan penyertaan modal Pemprov Bali sebesar Rp 200 miliar itu telah disampaikan Gubernur Made Mangku Pastika dalam sidang paripurna DPRD Bali di Gedung Dewan, Niti Mandala Denpasar, Senin (3/2) siang. Dalam sidang paripurna kemarin, Gubernur Pastika menyampaikan tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda). Pertama, Ranperda tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada PT BPD Bali. Kedua, Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bali 2013-2018. Ketiga, Ranperda tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada PT Penjamin Kredit Daerah (Jamkrida) Bali Mandara. ”Penambahan penyertaan modal daerah sebagai upaya optimalisasi program menjadikan BPD Bali sebagai Bank Regional Champion.
Jadi, penyertaan modal ini tujuannya untuk mempercepat BPD Bali menjadi Bank Regional Champion,” papar Gubernur Pastika di hadapan siding paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Bali Ida Bagus Putu Sukarta kemarin. Sedangkan untuk penyertaan modal di PT Jamkrida Bali Mandara, menurut Gubernur Pastika, Pemprov Bali juga berencana tambah modal sebesar Rp 20 miliar. Sebelumnya, modal yang sudah diparkir Pemprov di Jamkrida---yang selama ini diperuntukkan buat membangun kekuatan UMKM di Bali dengan kredit yang dijamin oleh pemerintah daerah itu---mencapai Rp 50 miliar. ”Kita ingin memberikan akses kepada UMKM dan Koperasi di Bali. Dengan tambahan modal ini, PT Jamkrida bisa meningkatkan penjaminan kredit daerah kepada UMKM,” tegas Pastika.
Pastika menjelaskan, ketiga Raperda yang disampaikannya di rapat paripurna Dewan kemarin merupakan bagian dari komitmen Pemprov Bali dalam mengoptimalisasikan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat sebagai implementasi prinsip pemerintahan yang baik (good governance). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2013-2018, misalnya, merupakan penjabaran dari visi-misi Gubernur dalam program pembangunan, sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk jangka waktu 5 tahun ke depan. Proses penyusunan RPJMD 2013-2018 itu, kata Pastika, sesuai dengan arah reformasi dengan melibatkan berbagai pihak yang dikemas dalam acara konsultasi publik dan Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah (Musrenbangda). Khusus Raperda tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada PT BPD Bali, menurut Pastika, merupakan payung hukum untuk merealisasikan penmabahan penyertaan modal di bank plat merah tersebut.
“Sebelumnya, Pemprov Bali telah menyertakan modal daerah sebesar Rp 214.912.000.000 (atau hampir Rp 215 miliar) di BPD melalui Perda Nomor 5 Tahun 2010,” jelas Pastika. DPRD Bali pun mengapresiasi rencana Pemprov tambah penyertaan modal Rp 200 miliar lagi ke BPD. Ketua Fraksi Demokrat DPRD Bali, Nengah Tamba, menyatakan penambahan modal Pemprov Bali senilai Rp 200 miliar ini praktis akan memperkuat BPD. Namun, BPD Bali juga diingatkan harus mengembangkan diri supaya bisa ekspansi. “Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, BPD Bali harus ekspansi mengembangkan diri ke luar Bali. Tidak cukup hanya menyasar pangsa pasar lokal,” ujar Nengah Tamba saat dikonfirmasi, Senin kemarin.
“Bank-dank daerah seperti Bank Jatim dan Bank Jabar, sudah ekspansi mereka,” lanjutnya. Sementara itu, pihak BPD Bali menyatakan Pemprov akan memiliki total modal Rp 415 miliar di bank plat merah ini, jika benar suntikkan tambahan Rp 200 miliar. Namun, dengan tambahan modal Rp 200 miliar, Pemprov Bali tetap belum mampu salip Pemkab Badung, yang kini jadi pemegang saham mayoritas BPD Bali. Menurut Direktur Utama (Dirut) BPD Bali, Made Sudja, saham milik Pemprov Bali saat ini di BPD sebanyak Rp 215 miliar atau sekitar 22 persen. “Kalau nanti benar ditambah Rp 200 miliar, maka saham Pemprov Bali akan menjadi Rp 415 miliar. Tapi, Badung berencana menambah penyertaan modal Rp 150 miliar lagi. Saat ini, modal Badung di BPD sebesar Rp 350 miliar,” ungkap Made Sudja secara terpisah di Denpasar, Senin kemarin. Made Sudja menegaskan, jika sama-sama tambah modal sesuai rencana, maka Pemprov Bali nantinya akan menguasai modal BPD Bali sebesar Rp 415 miliar, sementara Pemkab Badung mendominasi saham Rp 500 miliar.
Namun, kata dia, hal itu baru rencana yang nantinya akan ditindaklanjuti lagi dengan komitmen. “Hari ini kan baru disampaikan di rapat paripurna, nanti tindaklanjutnya ada komitmen bersama untuk realisasi,” tandas Made Sudja, bankir yang baru sekitar dua bulan menjadi Dirurt BPD Bali, menggantikan Wayan Sudja. Sejak dua tahun terakhir, Pemkab Badung menjadi pemegang saham terbesar di BPD Bali. Pemkab Badung mengambil-alih posisi Pemprtov Bali, yang melorot ke peringkat kedua sebagai pemegang saham mayoritas BPD. Bahkan, Gubernur Pastika sempat terang-terangan mengaku minder dengan Pemkab Badung, sejak disalip dalam kepemilikan saham BPD. Itu sebabnya, setiapkali digelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) BPD Bali, Gubernur Pastika pilih mewakilkan kepada bawahannya untuk hadir. Sebab, yang memimpin RUPS adalah Bupati Badung AA Gde Agung sebagai pemilik saham mayoritas di BPD Bali.
“Kita minder dengan Pemkab Badung yang kini pegang saham mayoritas BPD Bali. Bahkan, Badung mau nambah saham Rp 100 miliar lagi. Kalau benar Badung nambah saham sebesar itu, ya akan semakin jauhlah jarak kita (Pemprov Bali),” seloroh Gubernur Pastika saat Rapat Anggaran eksekutif dan legislatif di Ruang Rapat Gabungan DPRD Bali, 14 November 2013 lalu.
sumber : NusaBali
