Rabu, 11 Januari 2012, 05:39
MANGUPURA - Rencana pengadaan komputer tablet atau iPad khusus yang diperuntukkan pejabat di 
lingkungan Pemkab Badung, akhirnya dibatalkan. Alasan pembatalan ini, mematuhi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali terkait verifikasi Rancangan APBD Induk Tahun Anggaran 2012. Pos alokasi anggaran pengadaan iPad merupakan salah satu yang diberikan catatan.
lingkungan Pemkab Badung, akhirnya dibatalkan. Alasan pembatalan ini, mematuhi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali terkait verifikasi Rancangan APBD Induk Tahun Anggaran 2012. Pos alokasi anggaran pengadaan iPad merupakan salah satu yang diberikan catatan.Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Badung Kompyang R Swandika didampingi Kepala Bagian (Kabag) Humas dan Protokol Badung AA Raka Yuda, Selasa (10/1), menegaskan pembatalan ini sebagai bentuk asas kepatuhan dan kepatutan terhadap pemprov. Menurutnya, keputusan pembatalan ini setelah adanya verifikasi dari pemprov. “Secara prinsip pemkab sangat mematuhi saran dan koreksi serta hasil verifikasi pemprov tentang pengadaan iPad. Sangat patuh dengan hasil verifikasi pemprov, dalam tahun anggaran 2012 tidak ada memasang anggaran untuk iPad,” ujar Gung Raka, sapaan AA Raka Yuda, kemarin.
“Kami patuh dengan kewenangan pemprov. Karena kalau tidak mengikuti maka akan berpotensi ada kesan kurang baik. Kami saling menghormati dan asas kepatutan dan kepatuhan,” kata Gung Raka.
Rencana pengadaan iPad pejabat ini sebelumnya dipasang anggaran sebesar Rp 351 juta dengan jumlah 60 buah iPad. Komputer tablet tersebut rencananya dibagikan kepada masing-masing pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Bukan hanya di eksekutif namun 40 anggota DPRD Badung juga bakal kebagian jatah iPad. Bahkan jatah iPad dewan ini juga sudah dianggarkan dengan total Rp 280 juta atau 40 buah iPad. Selain itu saat ini dikabarkan sudah diproses masuk tahap pelelangan. Namun kegiatan tersebut belum ada penjelasan resmi. Pihak sekretariat dewan termasuk Ketua Panitia Anggaran (Panggar) DPRD Badung hingga
sekarang belum menjelaskan secara detail tentang pengadaan iPad ini.
sekarang belum menjelaskan secara detail tentang pengadaan iPad ini.
Di kalangan anggota dewan sendiri rencana pengadaan iPad ini menimbulkan pro dan kontra. Salah seorang anggota DPRD Badung Putu Yunita Oktarini, menolak keras rencana pengadaan iPad ini. Ditegaskan, meskipun dia nanti dapat jatah, namun tidak akan diambil. Alasannya, aspek manfaat lebih kecil dibandingkan tanggung jawab moral yang harus ditanggung. Dia pun berencana bersurat ke fraksi yaitu F-PDI Perjuangan, tentang pernyataan sikap mengenai iPad.
“Saya tetap bakal nolak itu, sikap saya sudah jelas. Secara pribadi saya menolak mengenai ini. Tetapi karena ini keputusan bersama, dan saya hanya satu suara, maka tetap tidak ada artinya. Saya sudah pernah bicara di fraksi dan saya akan bersurat ke fraksi, pekan depan, mengenai saya tidak mau menerima iPad ini,” tegas satu-satunya anggota dewan perempuan yang ada di Badung ini, Senin (9/1). Namun pengadaan iPad ini dipastikan tetap berjalan. Bahkan Fraksi Nurani Marhaen (F-NM) yang sebelumnya sempat menolak kini berbalik arah. Ketua F-NM DPRD Badung I Made Dharma secara terpisah menyatakan pengadaan iPad untuk anggota dewan merupakan kebutuhan. Dia mengaku sempat menolak rencana ini. Akan tetapi setelah mendapatkan masukan dari anggota pada saat rapat fraksi akhirnya diputuskan untuk menerima pengadaan iPad ini. Selain itu, juga pertimbangan kebutuhan dan kondisi perkembangan teknologi.
“Memang dulu kami sempat menolak. Saya minta pertimbangan dari teman-teman anggota, sehingga akhirnya diputuskan menerima dengan lapang dada pengadaan iPad ini. Di satu sisi juga karena ini kebutuhan dan perkembangan IT. Profesionalisme kerja,” kata Dharma.
Lebih lanjut politisi asal Jimbaran, Kuta Selatan, ini mengatakan alasan lain menerima pengadaan iPad ini karena alokasi anggaran tidak terlalu besar. Seperti diketahui, anggaran pengadaan iPad untuk 40 anggota dewan masing-masing Rp 7 juta atau total sebesar Rp 280 juta. Selain itu, alokasi anggaran sudah melalui proses di panitia anggaran (panggar).
“Yang terpenting legalitas ada dan tidak menyalahi aturan. Di APBD tidak menyalahi aturan, dan sudah melalui proses di panitia anggaran. Yang jelas ini sangat membantu kerja kami, sehingga kami bisa aktif kerja. Dan sangat diperlukan, karena kami butuh data, kecepatan data, dan informasi,” jelas Dharma.
sumber : NusaBali
