Rabu, 19 September 2012, 08:59
 |
| Prof Dr I Made Bakta |
"Para bupati yang masih menolak penerapan Perda RTRW takut akan hukum pidana atas pelanggaran dalam Perda tersebut," kata Prof Bakta yang juga Rektor Universitas Udayana (Unud) saat bertatap muka dengan anggota Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Selasa (18/9).
Ia mengaku sudah memberikan surat rekomendasi kepada Gubernur Bali Made Mangku Pastika agar menjalankan perda tersebut secara konsekuen. "Kami juga telah meminta Gubernur untuk memberikan sanksi kepada kabupaten/kota yang tidak melaksanakan perda tersebut dalam waktu dua tahun sejak diberlakukan," katanya
dalam acara di Fakultas Kedokteran Unud itu.
dalam acara di Fakultas Kedokteran Unud itu.
Menurut dia, tuntutan untuk merevisi perda tersebut sangat tidak logis karena perda itu sudah melalui kajian akademis, budaya, spiritual, dan lingkungan. "Masih banyak orang yang salah mengartikan Bhisama dalam perda itu bahwa dalam radius lima kilometer dari pura sad kahyangan dan dua kilometer dari pura kahyangan tidak boleh ada bangunan yang bertentangan dengan nilai-nilai agama. Bebas itu bukan berarti dalam radius tersebut bolong," katanya.
Di situlah dia melihat tidak logisnya tuntutan revisi Perda RTRW. Mengutip Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Bakta mengatakan bahwa revisi atas perda baru bisa dilakukan setelah implementasinya berjalan dalam kurun waktu lima tahun. "Perda RTRW di Bali ini diimplementasikan saja belum, tapi sudah minta direvisi. Saya tidak tahu, apakah ada kepentingan lain karena saya tidak bisa membuktikannya," katanya.
Ia mengapresiasi Bupati Gianyar, Bupati Jembrana, dan Walikota Denpasar yang bersedia menerima Perda RTRW tersebut, sedangkan enam kabupaten lainnya menolak.
Sementara itu, Wakil Ketua Komite I DPD Denty Eka WP menyatakan maksud kedatangannya ke kampus Unud itu untuk menggelar diskusi kelompok terfokus (focus group discussion) tentang penataan ruang bersama kalangan akademisi, lembaga swadaya masyarakat, tokoh masyarakat, dan tokoh agama di Bali. "Kami menginventarisasi permasalahan di daerah, termasuk mengawasi kepastian hukum atas implementasi UU Nomor 26/2007," kata anggota parlemen dari Provinsi Jawa Tengah itu.
Menurut dia, Komite I menggelar FGD secara serentak di tiga provinsi berbeda pada hari yang sama. Untuk Indonesia wilayah barat digelar di Sumatra Utara, wilayah tengah di Kalimantan Timur, dan wilayah timur di Bali. "Masukan dari daerah itu nanti kami himpun bersama di Komite I. Tapi, dalam persoalan ini kami tidak akan memutuskan kebijakan politik, seperti merevisi UU 26/2007. Penekanan kami pada kepastian hukum, seperti di Bali ini yang kebetulan masih ramai soal pro-kontra Perda RTRW," kata Denty.
Anggota Komite I DPD RI lainnya yang hadir dalama acara ini yakni Wayan Sudirta (Bali), Abdul Rohma (Banten) dan Alhariani (Kalsel), sedangkan tokoh Bali yang hadir seperti Ketua PHDI Bali Gusti Ngurah Sudiana, pentolan Forum Peduli Gumi Bali Wayan ‘Gendo’ Suardana dan Sekretaris AMB yang juga Ketua Sabha Walaka PHDI Bali Putu Wirata Dwikora serta Dang Acarya Yogananda. Sementara itu, rombongan Komite I DPD RI, kemarin, sempat turun ke lapangan meninjau pembangunan Hotel Mulia di Pantai Geger, Desa Peminge, Sawangan, Kuta Selatan. Rombongan diterima Humas Hotel Mulia, Gusti Agung Raharja. Wayan Sudirta sempat mempertanyakan jarak sempadan pantai yang sebenarnya diatur 100 meter, ketinggian bangunan dan pengurugan loloan atau sungai yang disucikan warga. Gusti Agung Raharja pun menjelaskan apa yang sedang dilaksanakan Hotel Mulia merupakan keputusan dari Pemkab Badung. "Segala izin IMB ini jarak sempadan itu tertuang dalam IMB dari Pemkab Badung, secara teknis saya tidak bisa jelaskan," kata Raharja.
Sudirta menegaskan harus dicarikan solusi soal persoalan yang muncul. "Sekarang ini pertemuan awal. Kami berharap tidak sekali ini saja kita melakukan pertemuan ini. Karena sempadan dan lingkungan disini juga harus dipikirkan," kata Sudirta.
Dre@ming Post______
sumber : NusaBali
