 |
| Test CPNS |
Mereka juga membawa bukti tentang hasil nilai yang dicantumkan versi Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Badung, tidak sama dengan pengumuman yang diterbitkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (KemenPAN). Perbedaan atau selisih jumlah nilai cukup mencolok, sehingga diduga ada upaya mengkatrol atau sengaja menambah nilai kepada peserta lulus versi BKD Badung.
“Di bidan hanya ada 2 peserta yang murni (nilainya) dan 12 lainnya nilai dikatrol (dinaikkan),” ujar salah seorang peserta CPNS Badung dari formasi bidan, yang enggan disebutkan namanya saat ditemui, di kantor Ombudsman Jalan Diponegoro No 182 Denpasar, Kamis (15/11).
Hal senada dikatakan peserta dari formasi mediator hubungan industrial. Dia mengaku nilai jauh lebih tinggi dibandingkan dengan para peserta yang lulus versi BKD. Bahkan ada peserta dari formasi guru kelas meskipun sudah lulus TKD namun dia juga melapor ke Ombudsman terkait dugaan penyimpangan pelaksanaan ujian CPNS di Badung. Dia mengaku sudah mengecek perbedaan nilai versi BKD dan KemenPAN. Dari pengecekan tersebut, seluruh formasi yang diumumkan BKD terdapatkan perbedaan nilai dibandingkan dengan KemenPAN. Dia pesimistis bisa lolos dalam tes kompetensi bidang (TKB) atau ujian
kedua bagi formasi guru. Rencananya TKB akan dilaksanakan, Sabtu (17/11) besok.
kedua bagi formasi guru. Rencananya TKB akan dilaksanakan, Sabtu (17/11) besok.
“Saya memang sudah lulus tetapi ternyata banyak nilai yang dikatrol. Termasuk nilai saya tidak sama dengan apa yang ada di KemenPAN. Yang dinilai dari pusat saja sudah tidak jujur, apalagi TKB yang akan dikoreksi daerah,” kata peserta tersebut. Permasalahan amburadulnya dan ketidakcocokan nilai hasil ujian CPNS ini juga membuat orangtua peserta gerah. Salah seorang orangtua peserta mengikuti mulai dari awal hingga sekarang perkembangan CPNS di Badung. Bahkan orangtua bersama peserta sudah mencoba mendatangi kantor BKD dan pejabat terkait lainnya di Badung mempertanyakan hasil ujian CPNS. Namun setelah BKD tidak memberikan jawaban secara pasti justru orangtua diarahkan agar mencari jawaban ke KemenPAN. Asisten Ombudsman Perwakilan Bali Ni Nyoman Sri Widhiyanti, menegaskan pihaknya akan menindaklanjuti laporan peserta CPNS di Badung. Pihaknya sudah menerima laporan sedikitnya tujuh peserta tes CPNS. Jumlah tersebut akan bertambah, karena bukan hanya peserta CPNS di Badung yang melaporkan namun peserta CPNS di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali. Khusus laporan dari peserta CPNS di Badung, pihaknya mengaku sudah mengirimkan surat kepada BKD Badung, Rabu (14/11). Intinya pihaknya meminta agar TKB ditunda hingga ada kepastian status ketetapan hasil ujian. Ia juga akan meminta klarifikasi dari instansi terkait baik BKD maupun KemenPAN. Pihaknya akan meminta dokumen-dokumen terkait seperti CD kiriman dari KemenPAN. “Ini urgent, waktunya mendesak sehingga kita harus bergerak cepat dalam merespons laporan sebelum TKB dilaksanakan,” tegas Widhiyanti.
“Tindak lanjut kami tentu sampai permasalahan ini tuntas. Kami sekarang juga akan menginvestigasi berbagai kemungkinan adanya dugaan-dugaan sementara seperti background peserta yang lulus,” jelas Widhiyanti yang mengaku sudah menerima pengaduan dari peserta CPNS Provinsi Bali.
Pihaknya berharap agar para peserta yang merasa nilainya tidak cocok bisa memberikan laporan. Setelah melakukan klarifikasi dengan pelbagai pihak terkait pihaknya akan memberikan rekomendasi terhadap permasalahan ini. Di antaranya keputusan dan ketetapan peserta yang lulus dan tidak dibatalkan. Selain itu, pejabat yang terlibat bisa diberikan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku. “Kalau misalnya tidak bisa dimediasi, maka kami mengeluarkan rekomendasi. Bisa saja merekomendasikan agar hasil pengumuman yang sekarang ditempel BKD dibatalkan,” kata Widhiyanti.
Dre@ming Post______
sumber : NusaBali
