 |
| KPU Denpasar telah bersihkan logo Partai Golkar di spanduk Rai Mantra-Jaya Negara, dengan dihapus pakai cat. |
DENPASAR - KPU Denpasar telah mnenghapus logo Partai Golkar di spanduk pasangan IB Rai Dhar-mawijaya Mantra-IGN Jaya Negara (Cawali-Cawawali yang diusung PDIP-NasDem), menyusul keluarnya putusan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) yang nyatakan terjadi pelanggaran. Golkar kubu Agung Laksono (Munas Ancol) merasa diamputasi oleh kasus ini.
Saat ini, sudah tak ada lagi spanduk Rai Mantra-Jaya Negara berlogo Golkar terpasang di jalan-jalan kawasan Kota Denpasar. Menurut Ketua KPU Denpasar, Gede John Darmawan, spanduk berlogo Golkar telah dibersihkan sesuai deadline, Senin (12/10) malam pukul 23.59 Wita. “Jadi, seluruh ala peraga kampanye yang picu kisruh sudah klir,” ujar John Darmawan saat dikonfirmasi, Rabu (14/10).
Logo Golkar dalam spanduk Rai Mantra-Jaya Negara dihilangkan dengan catra dipilok (dicat) putih. Pengecatan dilakukan langsung di tempat pemasangan spanduk spanduk tersebut.
Menyusul dihapusnya logo Partai Beringin ini, Ketua DPD II Golkar Denpasar kubu Agung Laksono (Munas Ancol), IGA Mas Seri Lestari alias Gek Rani, merasa hak-hak Golkar kubu Agung Laksono diamputasi. ”Padahal, dalam aturan PKPU, tidak ada melarang pemasangan logo partai. Kami pendukung Rai Mantra-Jaya Negara merasa keberatan juga. Hak-hak kami diamputasi, karena penafsiran aturan yang tidak sama,” sesal Gek Rani, Rabu kemarin.
Meski demikian, kata Gek Rani, pihaknya belum melakukan langkah apa pun terkait dengan dihapusnya logo Golkar di spanduk Rai Mantra-Jaya Negara tersebut. Alasannya, hal itu sepenuhnya otoritas KPU Denpasar selaku penyelenggara Pilkada 2015. “Secara politik, kami dirugikan. Kami punya konstituen juga. DPP Golkar Agung Laksono secara sah merekomendasikan dukungan ke pasangan calon Rai Mantra- Jaya Negara,” sebut Gek Rani.
Sebaliknya, DPD I Golkar Bali kubu Aburizal Bakrie (Munas Nusa Dua) menegaskan keputusan Panwaslu Denpasar yang membawa pelanggaran spanduk oleh KPU Denpasar ke Dewan Kehormatan Penyelenggara pemilu (DKPP) dan dihapusnya logo Golkar di spanduk Rai Mantra-Jaya Negara, sudah menunjukkan kinerja independen. Ini terlepas soal nanti terjadi juga kemungkinan pertarungan secara politik di tingkat DKPP.
Wakil Ketua DPD I Golkar Bali, I Gusti Putu Wijaya, mengatakan pihaknya akan mengawal persoalan spanduk ini sampai ke DKPP. “Pokoknya, kita kawal sampai tuntas. Tapi, kami apresiasi kok langkah dan keputusan Panwaslu Denpasar dengan rekomendasi ke DKPP. Lagian, KPU Denpasar sudah mau membersihkan spanduk bermasalah tersebut,” tandas IGP Wijaya saat dikonfirmasi secara terpisah, Rabu kemarin.
Wijaya menyebutkan, saat ini DPD I Golkar Bali pimpinan Ketut Sudikerta (pro Aburizal Bakrie) yang mendukung pasangan Made Arjaya-AA Ayu Rai Sunasri (Cawali-Cawawali Denpasar yang diusung Koalisi Bali Mandara) tetap memantau kasus spanduk bermasalah tersebut. “Kami cek-cek di Denpasar, sudah direkomendasikan juga untuk dibersihkan logo Golkar-nya,” kata Wijaya.
“Karena Golkar bukan pengusung Rai Mantra-Jaya Negara di Pilkada Denpasar 2015, ya pastilah kami bertanggung jawab memantau pelaksanaan pengecatan logo partai itu berjalan dengan baik, tidak hanya sekadar wacana,” ujar politisi senior Golkar asal Desa Kutuh, Kecamatan Kerambitan, Tabanan ini.
Di sisi lain, Ketua KPU Bali Dewa Kade Wiarsa Raka Sandhi mengatakan pihak Tim Pemeriksa Daerah Provinsi hingga kini belum menerima hasil atau arahan apa pun dari DKPP, terkait masalah spanduk berlogo Golkar. Meski demikian, laporan Panwaslu Denpasar ke DKPP dipastikan tetap diproses, meskipun nanti Pilkada Denpasar 2015 selesai dengan lancar.
“Laporan Panwaslu ke DKPP soal spanduk bermasalah di Denpasar, tidak ada kadalu-warsanya. Kasusnya tetap jalan dan diproses, walaupun nanti Pilkada Denpasar 2015 telah selesai. Sekarang kami tetap menunggu apakah laporan itu memenuhi unsur atau tidak,” ujar Raka Sandhi yang sedkaligus bertindak sebagai Ketua Tim Pemeriksa Daerah Provinsi Bali, Rabu kemarin.
Sementara itu, Wakil Ketua Dewan penasihat DPD I Golkar Bali, Ida Tjokorda Pemecutan XI, didatangi Cawali Denpasar Made Arjaya di kediamannya di Puri Pemecutan, Jalan Thamrin Nomor 2 Denpasar, Selasa (13/10) sore. Dalam pertemuan yang dibungkus simakrama dan penyerapan aspirasi menuju Pilkada Denpasar 2015 itu, Arjaya sekaligus mohon doa restu dari Tjok Pemecutan.
Arjaya menyebutkan berlaga di Pilkada Denpasar 2015 karena berkeinginan untuk ‘Perubahan di Denpasar’ yang masih banyak persoalan. Tanpa bantuan dan dukungan rakyat termasuk tokoh, mantan Ketua Komisi I DPRD Bali 2004-2009 dan 2009-2014 ini mengaku tak mungkin bisa mewujudkan visi-misi ‘Pagi Denpasar Bersih, Malam Denpasar Terang’.
“Saya minta dukungan dan doa restu, petunjuk sekaligus juga diskusi soal Denpasar ke depan, kalau nanti dipercaya rakyat memimpin di Denpasar. Beliau (Tjok Pemecutan) berpengalaman di legislatif dan di organisasi. Jadi, masukan-masukan beliau penting,” ujar Arjaya.
Usai pertemuan, Tjok Pemecutan menegaskan dirinya seperti muara di Pilkada 2015 ini. Siapa pun yang datang ke Puri Pemecutan, diperlakukan sebagai tamu yang harus dihormati. Apalagi, tujuannya baik untuk Denpasar. “Arjaya datang, saya welcome. Saya tegaskan, saya ini muara, siapa pun saya terima,” ujar raja yang semasa walaka bernama AA Ngurah Manik Parasara ini.
Soal sosok pemimpin Denpasar ke depan, menurut Tjok Pemecutan, kampanye adalah salah satu alat mengukur kemampuan seorang pemimpin. “Rakyat sekarang silakan menakar dan mengukur kemampuan, visi-misinya. Jangan percaya kalau calon pemimpinnya umbar janji tok. Jangan juga percaya kalau calon pemimpinnya cuma tebar pesona dan diam. Jalan dan trotoar benyah (hancur), diam juga. Seperti cerita Pedanda Baka, pura-pura suci berhati baik, tapi main tipu dan teman sendiri pun dimakan,” ujar Tjok Pemecutan.
Tjok Pemecutan mengaku sangat prihatin dengan kondisi pemimpin sekarang, yang menjadikan rakyatnya sapi perahan. Dia mengatakan praktek pemerasan oknum dalam urusan perizinan, praktek percaloan, dan suap memang terjadi. “Cuma, korban tidak berani melapor. Kalau melapor, masalahnya yang menyuap kena juga. Kalau tidak disuap, izinnya nggak keluar. Belum lagi didatangi dan diintimidasi kalau ungkap praktek percaloan.”
sumber : NusaBali
