Bergerak Mengelola Secara Profesional, Golkar Tawarkan HC untuk RSI

Kamis, 15 September 2011, 08:19

DENPASAR - Setelah proyek rumah sakit internasional (RSI) diloloskan DPRD Bali, Golkar bergerak cepat mengambil isu strategis ini. Fraksi Golkar DPRD menawarkan dibentuknya lembaga holding company (HC) untuk menangani secara profesional pembangunan berikut pengelolaan RSI dan proyek besar lainnya. Gubernur Made Mangku Pastika pun merespons tawaran ini.

Lembaga HC yang ditawarkan Fraksi Golkar ke Pemprov Bali ini bukan hanya untuk menganani proyek RSI. Namun, proyek-proyek besar yang diprogramkan Pemprov Bali lainnya juga bisa ditangani lembaga HC, perusahaan induk yang khusus dibentuk untuk bergerak mengelolanya secara profesional.

Tawaran dibentuknya lembaga HC ini sudah menjadi usulan resmi Fraksi Golkar ke Pemprov Bali. “Usulan ini kita sampaikan ke eksekutif, supaya dipikirkan dan segera dibentuk lembaga HC. Soalnya, kita ingin ada penggarapan proyek besar yang benar-benar profesional,” ujar Ketua Fraksi Golkar DPRD Bali, Wayan
Gunawan, saat dikonfirmasi di Gedung Dewan, Niti Mandala Denpasar, Rabu (14/9).

Ditegaskan Gunawan, melalui lembaga HC ini, nantinya bisa ditangani secara jelas dan profesional menyangkut finansial RSI dan proyek besar lainnya yang digarap Pemprov Bali. Menurut Gunawan, hal ini juga merupakan amanat dan semangat dari Undang-undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah. “Pemrintah daerah diberikan kewenangan untuk itu (menangani proyek besar secara profesional). Selama ini, kita ‘kan nggak mampu menggarap ketika ada proyek besar macam RSI,” jelas politisi asal Desa Batur, Kecamatan Kintamani yang juga Ketua DPD II Golkar Bangli ini.

Sedangkan anggota Fraksi Golkar DPRD Bali yang notabene pencetus gagasan HC, Nyoman Sugawa Korry, mengatakan lembaga HC ini ditawarkan karena pihaknya tidak ingin Bali hanya bertumpu dengan sumber dana dari pajak saja untuk membangun dan melaksanakan program. Fraksi Golkar, lanjut Sugawa Korry, menilai Pemprov Bali juga bisa menjadi investor, termasuk dalam pembangunan RSI dan bandara (airport).

“Nah, lembaga holding company ini nanti bisa dirancang untuk membiayai program dan proyek-proyek raksasa di Bali. Ya, semacam perusahaan induklah,” tandas politisi Golkar asal Desa Banyuatis, Kecamatan Banjar yang juga Ketua DPD II Golkar Buleleng ini.

Nantinya, lembaga HC ini pula yang berperan untuk merancang studi kelayakan proyek bersama lembaga profesional lainnya. Selain itu, lemaga HC juga berperan mencari strategi dan partner profesional dalam mengembangkan usaha. “Usaha-usaha seperti proyek besar macam bandara, jalan tol, rumah sakit internasional, ‘kan memerlukan aspek studi kelayakan yang tidak bertentangan dengan usaha rakyat. Kami desak Pemprov Bali segera membentuk holding company,” tandas Korry.

Menurut Korry, selama ini banyak program bagus di Bali yang bisa dikembangkan. Hanya saja, bagaiamana pengelolaan dan penggarapannya secara profesional, tidak pernah terlaksana. Setiap ada proyek besar di Bali, pemerintah setempat tidak memiliki posisi strategis sebagai pemegang saham, misalnya. Padahal, Pemprov Bali punya banyak aset yang bisa dimanfaatkan secara profesional.

Dalam perkiraan Korry, sebagaimana dipaparkan beberapa waktu lalu, saat ini ada 4.000 potesi lahan dalam bentuk sertifikat yang dikuasai Pemprov Bali. “Tapi, selama ini kita hanya sebagai penonton, sementara peranan pemerintah hanya membantu. Ketika usaha itu menghasilkan uang melimpah, pemerintah pun cuma menonton. Kita sering terlambat mengambil sikap,” bebernya.

Selain itu, lanjut Korry, selama ini pendanaan usaha-usaha pemerintah berasal dari pendapatan asli daerah (PAD) yang cenderung membebani. Sekitar 60 persen lebih sumber pendanaan usaha-usaha itu dari PAD. Dalam RAPBD Bali 2012, sekitar 70 persen atau Rp 1,6 triliun PAD bersumber dari pajak kendaraan bermotor dan biaya balik nama. Memang, semakin banyak kendaraan bermotor di Bali, semakin besar pula pemasukan sektor pajak. Namun, harus diingat, bertambahnya kendaraan bermotor juga mesti diikuti tuntutan membangun infrastruktur jalan dan prasarana lainnya. Dan, itu berarti perlu anggaran lagi.

“Lagipula, dengan kendaraan bermotor yang terus bertambah, berdampak terhadap lingkungan dan kemacetan. Kita tidak mungkin membangun jalan terus-terusan,” jelas Korry. “Makanya, kita tawarkan dibentuk lembaga holding company. Eksektif bisa pikirkan tawaran Fraksi Golkar, kita berharap ada tindak lanjutnya,” imbuh politisi yang juga dikenal sebagai dedengkot koperasi ini di Gedung Dewan, Rabu kemarin. Sementara itu, Gubernur Bali Made Mangku Pastika merespons positif usulan Fraksi Golkar untuk membentuk lembaga HC guna mempercepat dan mempemudah penggarapan program–program besar, termasuk RSI. Menurut Pastika, usulan penggarapan proyek besar termasuk RSI dengan menggunakan lembaga HC sudah dipikirkan Pemprov Bali. “Nanti kita kaji usulan dari rekan di DPRD Bali. Untuk pembangunan RSI, pada prinsipnya akan kita kerjakan dengan profesional, serta jelas tender dan sistem kerjasamanya (dengan pihak lain) dalam bentuk MoU,” ujar Pastika secara terpisah, Rabu kemarin.

Proyek RSI yang dicanangkan Pemprov Bali sendiri telah diloloskan melalui sidang paripurna di Gedung Dewan, Selasa (13/9). Melalui pemandangan umumnya, fraksi-fraksi di DPRD Bali setuju pembangunan RSI, termasuk Fraksi Golkar dan Fraksi Demokrat yang selama ini sering mengkritisi kebijakan eksekutif.

Bahkan, Fraksi PDIP dan Fraksi Benteng Indonesia Raya (gabungan PNBKI-Gerindra) meminta pembangunan RSI agar dipercepat. Alasannya, selain bisa diharapkan jadi ikon internasional bagi Bali sebagai daerah tujuan wisata, keberadaan RSI juga potensial sebagai tulang punggung pendapatan asli daerah (PAD) Bali ke depan. RSI yang dicanangkan Gubernur Pastika ini ditargetkan beroperasi tahun 2013, bersamaan dengan digelarnya event Asia Pacific Economy Cooperation Summit di Bali. Dana investasi yang dibutuhkan untuk membangun RSI di atas tanah aset Pemprov Bali seluas 29.530 meter persegi ini diperkirakan mencapai Rp 500 miliar. Nantinya, RSI akan dilengkapi dengan fasilitas hotel bagi keluarga pasien, restoran, dan prasarana lainnya. Versi Pastika, RSI ini akan menyerupai rumah sakit internasional di Bangkok, Thailand.

Dre@ming Post______

sumber : NusaBali