Selasa, 17 Januari 2012, 06:09
 |
| ist |
Senin (16/1), Alit Yandinata mengungkapkan pengunduran dirinya murni untuk memberikan kesempatan kepada anggota fraksi dari Dapil Kuta Utara. Selain itu, dia merasa malu dengan keputusan DPC yang dinilai tidak objektif, berdasarkan kepentingan pribadi, serta sikap otoriter dari Ketua DPC PDIP Badung, Nyoman Giri Prasta. Alasan lain, keputusan DPC tersebut tidak dilaksanakan secara demokratis.
Ditegaskannya, rapat yang digelar, Minggu (15/1), banyak yang tidak diundang termasuk dirinya tidak menerima kabar apapun tentang rapat yang membahas restrukturisasi dan koalisi ini.
“Surat pengundurandiri saya sudah saya kirimkan ke DPC. Saya malu dengan keputusan ini. Keputusan yang subyektif dan otoriter. Kalau demokratis itu voting, tetapi rapat kemarin tidak ada, justru yang datang diam saja,” ujar Alit Yandinata. Namun Ketua DPC PDIP Badung Nyoman Giri Prasta ditemui terpisah tetap menegaskan keputusan roling tersebut sudah dibahas secara demokratis. Bahkan sudah diputuskan dengan dibuktikan adanya Surat Keputusan (SK) DPC PDIP Badung. Disebutkan dasar restrukturisasi untuk melaksanakan Peraturan DPRD Badung Nomor 1 Tahun 2010 tentang tata tertib DPRD Badung. Di bagian IV Komisi pasal 51 ayat (8) dimuat masa jabatan ketua, wakil ketua, sekretaris komisi ditetapkan paling lama 2 ½ tahun. “Kami tidak bicara atas dasar suka dan tidak suka, atau kemampuan orang, tetapi aturan yang
sudah menjadi lembaran aturan daerah,” kata Giri Prasta.
sudah menjadi lembaran aturan daerah,” kata Giri Prasta.
Disebutkan berdasarkan keputusan rapat DPC PDIP, Minggu (15/1), juga memuat putusan tentang melanjutkan koalisi F-PDIP dengan F-Partai Golkar (F-PG). Juga menempatkan nama-nama baru di jabatan ketua Komisi A dan B serta ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Badung. I Wayan Regep menggantikan Nyoman Satria sebagai Ketua Komisi A, Made Sumertha menggeser Putu Parwata. Sedangkan I Putu Alit Yandinata lengser dari kursi ketua BK diganti IB Sunartha.
“Bagi anggota fraksi yang tidak mengikuti instruksi ini maka akan jadi bahan evaluasi partai. Ini dilakukan secara demokratis, rapat juga quorum. Yang jelas semua wajib tunduk terhadap aturan partai,” tegas Giri Prasta.
Sementara itu, Koordinator DPD PDIP Bali wilayah Badung Putu Parwata langsung bereaksi terhadap keputusan DPC tersebut. Dia menegaskan rapat koordinasi tersebut tidak sah. Politisi dari Dalung, Kuta Utara, ini menilai keputusan menyalahi aturan dan etika partai. Pasalnya ada beberapa kejanggalan pelaksanaan rapat maupun hasil keputusan. Di antaranya rapat tersebut tidak melibatkan beberapa anggota fraksi dan unsur seperti dari unsur DPD korwil.
Parwata menegaskan meskipun dihadiri delapan anggota dari total 15 anggota, keputusan DPC bukan keputusan partai. Selain itu, agenda rapat tidak jelas. “Rapat dan keputusan tidak sah, delapan orang yang hadir belum mewakili partai. Saya berkewajiban menegur mengenai keputusan ini. Keputusan prinsip sudah seharusnya berdasarkan pertimbangan DPD, tetapi malah tidak diundang,” kata Parwata. Sebagai korwil dia bersikap tegas terhadap keputusan DPC. Pihaknya secara tegas membatalkan keputusan pergantian dan penunjukan nama-nama baru yang menempati posisi di alat kelengkapan dewan. Pihaknya meminta kepada lembaga dewan tidak memproses pengajuan restrukturalisasi dari F-PDIP. Selain itu, pihaknya akan melaporkan permasalahan ke DPD PDIP Bali.
“Memutuskan anggota di jabatan itu harus benar-benar berdasarkan kajian. Dilihat dari kemampuan, kecakapan, pengalaman, dan pendidikan, karena ini persoalan perjuangan rakyat. Jangan asal comot saja. Partai ini bukan milik Giri Prasta, sehingga harus ada koordinasi, tidak begini caranya,” kata Parwata.
sumber : NusaBali
