Cok Rat Siap Bersihkan ‘Rumah Sendiri’

Senin, 10 Desember 2012, 08:09

Anak Agung Ngurah Oka Ratmadi alias Cok Rat

DENPASAR - Hari Anti Korupsi , Minggu (9/12) menjadi momen menyatakan perang dengan korupsi. Tidak terkecuali Ketua DPRD Bali Anak Agung Ngurah Oka Ratmadi alias Cok Rat. Dia menyatakan dengan tegas kalau korupsi kejahatan yang harus dibasmi.

Hal itu diungkapkannya ketika menjadi keynote speaker Seminar Hari Anti Korupsi di Wantilan Gedung DPRD Bali, siang kemarin.

Hari Anti Korupsi yang digelar Yayasan Bung Karno bekerjasama dengan DPRD Bali dihadiri Ketua Yayasan Bung Karno, Gus Marhaen, serta sejumlah anggota DPRD Bali. Terlihat Ketua Komisi I Made Arjaya, Ketua Komisi III Gusti Ngurah Suryanta Putra alias Seno. Sementara selain Cok Rat, hadir Ketua Bali Corupption Watch Putu Wirata Dwikora sebagai pembicara. Seminar dipandu Ketua KPI Bali Nyoman Mardika. Selain itu beberapa tokoh juga hadir.

Kata Cok Rat, dirinya sudah melewati masa pemerintahan dari 6 presiden. Ketika pemerintahan Soekarno, korupsi tidak seperti sekarang ini. Saat itu, kata dia, tidak ada KPK. Diceritakannya, zaman itu, Soekarno tak segan-segan memerintahkan sidik jaksa agung karena terindikasi ada penyelewengan. “Zaman Bung Karno tidak ada korupsi yang seperti sekarang ini menggurita. Jaksa agung saja perintah tangkap. Era Soekarno itu trik politik memang benyak tetapi pencurian uang negara nggak kayak sekarang ini,” kata Cok
Rat.

Tokoh Puri Satria ini menyebutkan, kalau sekarang korupsi itu begitu menggeliat, ya harus bersama-sama mengatakan perang dengan korupsi. Bila perlu kawan-kawan di DPRD Bali nanti menjadi pelopor memerangi korupsi ini. “Kita mulailah dari rumah sendiri, jangan keluar dulu, dari rumah sendiri saja dulu,” tegasnya.

Sementara itu, Putu Wirata Dwikora mengatakan, dalam pemberantasan korupsi masih ada tebang pilih dalam penanganannya. Misalnya kasus Prona (program nasional) sertifikasi tanah. Kata dia, kasus ini pertama kali muncul dipublik karena anggota DPRD Bali Ida Bagus Padakusuma membongkarnya di Badung. Tetapi kenapa kasus prona malah menjerat tersangka lain di luar Badung. “Di Bangli, Jembrana tersangka prona ditangkap. Tetapi di Badung tidak. Ya ini masih tebang pilih. Kenapa sekarang ini kasus prona di Badung belum terungkap. Menjadi pertanyaan,” ujar Wirata Dwikora.

Ketua Sabha Walaka PHDI Pusat ini juga menyoroti kasus-kasus korupsi yang memang identik dengan pertarungan politik antara para elit partai. Kasus Wayan Sukaja misalnya yang baru ditindaklanjuti setelah yang bersangkutan tidak menjadi pejabat atau non aktif sebagai anggota dewan. “Di sini juga ada kesan tebang pilih dari kasus- kasus yang ada,” sorot pria asal Tabanan ini. 

Dre@ming Post______

sumber : NusaBali