Tolak Pasien Pakai Layanan JKBM

Rabu,16 Mei 2012, 08:29

RSUP Sanglah - ist

Akibat menolak pasien yang minta layanan Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM), DPRD Bali berencana memanggil pihak RSUP Sanglah. Dewan Bali menyayangkan sampai terjadi penolakan terhadap masyarakat untuk menggunakan JKBM, sehingga harus ada teguran kepada petugas yang melayani tersebut.

Hal itu diungkapkan anggota Fraksi PDIP dari Komisi IV Ketut Mandia, Selasa (15/5) saat dikonfirmasi soal adanya warga yang ditolak menggunakan layanan JKBM.

Seperti diberitakan, salah satu pasien I Komang Wira Wijaya Putra ,3 warga Jalan Gunung Lumut Denpasar, Kamis (10/5) ketika berobat ke RS Sanglah bersama orang tuanya, Wayan Indra Suastawan, ditolak menggunakan layanan JKBM dan diarahkan menggunakan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas). Ujung-ujungnya setelah pasien mengurus persyaratan Jamkesmas lagi- lagi ditolak.

Terkait hal itu, Mandia menyayangkan ada pasien yang ditolak layanan JKBM. Padahal Pemprov Bali sendiri sedang gencar- gencarnya manawarkan dan mensosialisasikan layanan JKBM. “Saya baru tahu setelah muncul di media. Sebelumnya kita sudah minta agar layanan JKBM ini benar-benar dimaksimalkan. Sehari sebelum kasus ini kita, rapat dengan pihak- pihak yang terlibat dalam pelaksanaan JKBM itu. Kami sangat
sesalkan hal ini masih terjadi,” ujarnya.

Politisi asal Dawan, Klungkung ini mengaku pihak Fraksi PDIP bakal meminta agar Ketua Komisi IV memanggil saja pihak Rumah Sakit Sanglah. Mandia mengatakan kalau ini unsur kesengajaan petugas dengan menolak pasien menggunakan JKBM sangat bertentangan dengan cita-cita pemerintah mensejahterakan masyarakatnya dalam bidang kesehatan. “Itu anggaran JKBM mencapai ratusan miliar. Kalau ini unsur kesengajaan yang menolak itu benar-benar keterlaluan,” tegas Mandia.

Mandia mengatakan, program JKBM sendiri adalah program layanan kesehatan yang bagus untuk rakyat kurang mampu. Penolakan ini adalah terkendala dengan faktor orang, faktor koordinasi atau faktor mental. “Memang layanan JKBM online sedang diupayakan, tetapi jangan ditolak dong ,” tegasnya.

Sementara anggota Komisi IV dari Fraksi Golkar, I Wayan Rawan Atmaja meminta supaya pelayanan JKBM oleh rumah sakit, puskesmas segara diwujudkan dengan sistem online. Input data seharusnya bisa diselesaikan. Supaya proses birokrasi layanan JKBM bisa dipangkas. ”Melihat masyarakat bolak-balik, apalagi harus ditekan menyetorkan persyaratan 1 x 24 jam, sama dengan mempersulit. Makanya kami desak segera pemerintah wujudkan itu JKBM online di puskesmas,” tegasnya.

Dre@ming Post______

sumber : NusaBali